MANADO — Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan kembali ditegaskan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Sugeng Harianto, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Manado. Dalam forum tersebut, Sugeng mengungkapkan bahwa anggaran ketahanan pangan pada Oktober 2025 telah tersedia dan sudah direalisasikan oleh BWS Sulawesi I.
Namun di balik realisasi anggaran itu, Sugeng menyampaikan temuan krusial di lapangan. Dari hasil turun langsung ke sejumlah wilayah, masih banyak pemerintah kabupaten dan kota yang mengabaikan fungsi irigasi pertanian, padahal irigasi merupakan tulang punggung ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan tidak akan berjalan tanpa irigasi yang terawat. Kami temukan masih ada daerah yang kurang memberi perhatian serius,” tegas Sugeng.
Sorotan khusus diarahkan ke wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Sulawesi Utara. Sugeng menegaskan, jika pengelolaan irigasi di BMR diabaikan, maka ketahanan pangan berkelanjutan akan terancam.
Selain irigasi, penataan ruang kawasan tanaman pangan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Sugeng menegaskan bahwa ke depan, kebijakan anggaran akan semakin difokuskan pada sektor ketahanan pangan, termasuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Dalam forum tersebut, BWS Sulawesi I juga memaparkan rencana pembangunan kolam retensi banjir di beberapa titik dalam Kota Manado sebagai upaya menekan risiko banjir yang terus berulang. Menurut Sugeng, banjir di Manado tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga oleh drainase yang kotor dan tidak terawat.
Ia pun mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif membantu pemerintah dengan menjaga kebersihan drainase di lingkungan masing-masing.
Terkait pelaksanaan proyek, Sugeng menegaskan sikap tegas BWS Sulawesi I: seluruh material yang digunakan wajib legal. Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap penggunaan material ilegal dalam proyek-proyek BWS.
Sementara itu, untuk pembebasan lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) di dalam Kota Manado, Sugeng menyampaikan bahwa BWS masih menunggu penyelesaian proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan hukum di kemudian hari.
“BWS sudah siap membayar, tapi semua harus melalui prosedur yang benar agar tidak menimbulkan persoalan,” pungkasnya.
Forum konsultasi publik ini menegaskan bahwa ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan tata kelola ruang kini menjadi agenda strategis nasional. Tantangannya, komitmen tersebut menuntut keseriusan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat agar kebijakan tidak berhenti sebatas wacana.
