JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah dituangkan melalui Surat Edaran Pelayanan Pertanahan. Menurutnya, momen libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung dan membicarakan berbagai hal, termasuk aset keluarga.
“Ketika masyarakat pulang kampung, biasanya membicarakan aset, pembagian waris, status sertipikat, atau tanah yang belum terdaftar. Karena itu, hari libur Nataru ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan pertanahan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Sekjen ATR/BPN menyampaikan, setidaknya ada tiga jenis layanan yang tetap diberikan Kantor Pertanahan selama libur Nataru. Pertama, pemberian informasi terkait pengurusan administrasi pertanahan. Kedua, penerimaan pendaftaran layanan dalam rangka pemeliharaan data. Ketiga, penyerahan produk layanan berupa sertipikat yang telah selesai diproses. Pelayanan akan bisa diakses masyarakat pada 25-26 Desember 2025 serta 1 Januari 2026, dengan jam layanan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.
“Kantor Pertanahan menyusun jadwal agar tiga hal tersebut tetap bisa berjalan di hari libur. Ini juga pernah kita lakukan pada libur Hari Raya sebelumnya dan terbukti memberi ruang bagi masyarakat,” jelas Dalu Agung Darmawan.
Selain itu, masa libur Nataru juga dinilai tepat untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola aset tanah, terutama bagi pemilik yang tinggal di luar lokasi tanah tersebut. Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya menjaga batas tanah, memanfaatkannya secara bijak, atau menitipkannya kepada pihak yang dipercaya agar tidak disalahgunakan.
Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa layanan di hari libur Nataru turut dimanfaatkan untuk pemutakhiran dan digitalisasi data pertanahan. “Sekarang layanan sudah berbasis elektronik, jadi alih media dan pemutakhiran data juga bisa dilakukan,” kata Dalu Agung Darmawan.
Terkait cakupan layanan, ia menegaskan bahwa seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia tetap buka selama libur Nataru, tidak hanya Kantor Pertanahan di kota/kabupaten besar. Pengawasan pelaksanaan layanan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang menghimpun laporan dari seluruh Kantor Pertanahan untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.
“Seperti saat libur Idulfitri kemarin, Kepala Kantor Wilayah memastikan pelaksanaan layanan tetap berjalan. Apalagi masih ada pekerjaan dan tunggakan yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun,” imbuh Dalu Agung Darmawan.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. “Kalau membutuhkan informasi, pendaftaran, atau ingin mengambil produk layanan yang belum sempat di hari kerja, silakan datang ke Kantor Pertanahan. Intinya, ATR/BPN ingin lebih dekat dan menyediakan waktu bagi masyarakat,” pungkas Dalu Agung Darmawan. (***/LS/FA)
Tutup Rakernis Setjen 2025, Sekjen ATR/BPN: Tata Usaha Punya Peran Strategis Dukung Kelancaran Kerja Teknis dan Layanan Publik*
Yogyakarta - Peran tata usaha menjadi pesan yang ditekankan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal, Selasa (23/12/2025). Ia meminta jajaran di bidang Tata Usaha untuk juga menguasai substansi teknis agar mampu mendukung kelancaran layanan publik serta penguatan akuntabilitas organisasi.
“Tata usaha bukan hanya mengelola administrasi, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kerja teknis dan layanan publik. Ketika mengelola anggaran, SDM, dan aset, tata usaha perlu memahami substansi kegiatan yang dijalankan agar setiap keputusan benar-benar menopang kinerja organisasi,” ujar Sekretaris Jenderal.
Dalu Agung Darmawan lanjut menjelaskan, pengelolaan anggaran menjadi salah satu pintu masuk bagi tata usaha untuk memahami proses teknis di lapangan. Dengan memahami tahapan kegiatan dan _output_ yang dihasilkan, tata usaha dapat memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
Untuk merealisasikan itu, perlu ada dialog kinerja antara tata usaha dengan pimpinan unit kerja dan pejabat teknis. Melalui dialog tersebut, berbagai kendala dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara terukur.
“Ketika terjadi hambatan layanan, tata usaha harus mampu membaca akar persoalannya, apakah terkait SDM, anggaran, atau sarana pendukung. Dari situ, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada perbaikan layanan,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Dalam rangkaian penutupan Rakernis Sekretariat Jenderal turut dibacakan hasil rumusan yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari. Rumusan tersebut memuat sejumlah poin strategis sebagai acuan penguatan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan SDM, serta dukungan tata usaha terhadap kelancaran layanan teknis.
Pada kesempatan ini, dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja dan individu berprestasi atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori strategis, mulai dari pengelolaan aset dan anggaran, pelayanan publik, manajemen risiko, hingga komunikasi dan pengelolaan pengaduan. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Rakernis yang berlangsung sejak 22-24 Desember ini, dihadiri oleh jajaran Kepala Bagian Tata Usaha dari 34 Kantor Wilayah BPN di penjuru Indonesia. Turut hadir, sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (***/JM/MW)
