MANADO – tidak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama yang digelar Selasa (24/02/2026). Ketidakhadiran tersebut mendapat perhatian dari kalangan legislatif dan aktivis.
Ketua Komisi IV DPRD Manado, , menyampaikan bahwa RDP tersebut merupakan agenda resmi untuk membahas sejumlah isu pendidikan, termasuk kualitas pembelajaran, distribusi tenaga pendidik, serta pengelolaan anggaran.
Menurut Gosal, pihaknya telah melayangkan undangan resmi kepada dinas terkait. Namun hingga rapat dimulai, tidak ada perwakilan yang hadir.
“Kami menyayangkan ketidakhadiran ini karena RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik,” ujar Gosal kepada wartawan.
Ia menegaskan Komisi IV akan menjadwalkan ulang RDP dan kembali mengundang Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian.
Sementara itu, Ketua LSM AMTI, , turut menanggapi polemik tersebut. Ia menilai pejabat publik perlu menjaga etika komunikasi dan menghormati undangan resmi lembaga legislatif.
“Jika berhalangan hadir, sebaiknya ada pemberitahuan resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” katanya.
Turangan juga mendorong adanya evaluasi internal terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, , guna memastikan tata kelola pendidikan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Manado memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan. Komisi IV berkomitmen memanggil kembali Dinas Pendidikan dalam waktu dekat untuk membahas agenda yang tertunda.
Masyarakat Kota Manado kini menanti klarifikasi resmi dari pihak Dinas Pendidikan serta langkah lanjutan Pemerintah Kota Manado guna menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sektor pendidikan.
