MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyepakati percepatan program pembangunan perumahan rakyat yang akan menghadirkan sekitar 15.000 unit rumah di wilayah Sulawesi Utara.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jumat (27/02/2026).
Gubernur Yulius Selvanus mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Program ini diharapkan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Yulius.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menetapkan sejumlah alokasi program perumahan untuk Sulawesi Utara, di antaranya pembangunan satu tower rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Manado pada tahap awal.
Selain itu, alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat signifikan menjadi 8.000 unit rumah, dari sebelumnya 748 unit. Pemerintah juga menyiapkan 400 hingga 600 unit rumah bagi ASN, pelaku UMKM, TNI, Polri, atlet, dan tokoh agama melalui skema kerja sama.
Melalui kerja sama dengan BP TAPERA, Sulawesi Utara juga memperoleh alokasi 7.000 unit rumah subsidi. Program ini turut mencakup penanganan kawasan permukiman kumuh serta pembangunan rusun asrama dan hunian bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir awal tahun 2026.
Di sektor ekonomi, Kementerian PKP menyiapkan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar serta subsidi bunga sebesar 5 persen. Dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar juga disediakan bagi pengembang lokal untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan secara real-time guna memastikan program tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memantau kesiapan pelaksanaan program serta memastikan implementasi berjalan sesuai target.
sumber (Ed.S)
.jpg)
