MANADO - secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna , Rabu (25/3/2026). Laporan ini menegaskan arah pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan konektivitas wilayah.
Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menyebut tahun 2025 sebagai fase transisi strategis untuk membangun fondasi peradaban Sulawesi Utara yang berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program benar-benar berdampak pada rakyat.
Dari sisi keuangan, Pemprov Sulut mencatat kinerja solid. Target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun berhasil direalisasikan 96,38 persen atau Rp3,65 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 91,36 persen dari Rp3,63 triliun, dengan prioritas pada pelayanan dasar dan pembangunan strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sorotan utama tertuju pada sektor infrastruktur. Pemerintah berhasil menghadirkan layanan listrik 1x24 jam di enam pulau, sebagai wujud pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Di bidang pendidikan, langkah besar ditandai dengan pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi 50 sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.
Tak hanya itu, penguatan konektivitas internasional juga menunjukkan progres signifikan. Pembukaan rute penerbangan langsung Seoul–Manado dan Taipei–Manado menjadi langkah strategis untuk mendorong pariwisata dan memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai hub logistik kawasan.
Di sektor pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan padi seluas 2.000 hektare serta menggelar Gerakan Pangan Murah di 190 titik untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan, di tengah tantangan fiskal dan dinamika global, pemerintah tetap bergerak dengan prinsip satu komando dan semangat kerja tinggi. Ia juga mengapresiasi sinergi bersama DPRD dan Forkopimda sebagai kunci utama percepatan pembangunan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Ketua DPRD Sulut , Wakil Gubernur , jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sulut.
