Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 5,66 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Tren pertumbuhan tersebut dinilai konsisten sejak 2021, dengan kontribusi signifikan dari daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio tercatat sebesar 0,343 pada 2025, menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan dan mencapai angka 76,32 pada 2025, melampaui rata-rata nasional. Capaian ini mencerminkan peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,62 persen pada 2025. Meski menurun, pemerintah mengakui masih terdapat disparitas antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 5,78 persen.
Sementara itu, inflasi di Sulawesi Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,20 persen dan dinilai masih dalam kondisi terkendali.
Untuk tahun 2027, pemerintah menetapkan sejumlah target, di antaranya penurunan angka kemiskinan ke kisaran 5,02–5,42 persen dan tingkat pengangguran menjadi 4,71–5,50 persen. Gini ratio ditargetkan berada pada rentang 0,337–0,350.
Gubernur juga menyampaikan delapan prioritas pembangunan daerah, meliputi reformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, perluasan investasi, ketahanan pangan, energi dan air, stabilitas keamanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Melalui forum Musrenbang RKPD 2027, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kolaborasi dengan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema alternatif.
Musrenbang tersebut menjadi bagian dari upaya penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
