MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa daerah ini tidak hanya membutuhkan investasi dalam jumlah besar, tetapi juga investasi yang berkualitas, patuh terhadap hukum, ramah lingkungan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah persaingan antar daerah dalam menarik investor, kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH dinilai mengedepankan pendekatan pembangunan yang berimbang. Pertumbuhan ekonomi didorong tanpa mengabaikan aspek hukum, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa pemerintah memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, namun pada saat yang sama memastikan seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai regulasi.
Menurutnya, investor yang ingin menanamkan modal di Sulawesi Utara harus memiliki komitmen membangun daerah secara bertanggung jawab, menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan hidup, dan menghormati masyarakat di sekitar lokasi usaha.
"Investasi yang sehat bukan hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum," ujarnya.
Pemprov Sulut juga menegaskan bahwa setiap laporan atau dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah memilih menghormati proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan instansi berwenang, termasuk terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait aktivitas PT Futai di Kota Bitung.
Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi jaminan bagi investor, tetapi juga perlindungan bagi kepentingan publik.
Data Pemerintah Provinsi menunjukkan hingga tahun 2026 terdapat 114 perusahaan industri besar dan menengah yang beroperasi di 11 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Sementara itu, sekitar 98 persen pelaku usaha di daerah ini merupakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Melihat potensi tersebut, Sulawesi Utara dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan investasi nasional maupun internasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa investasi yang diharapkan adalah investasi yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan.
Dengan prinsip tersebut, Pemprov Sulut menegaskan bahwa pintu investasi tetap terbuka lebar bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap kepatuhan hukum, tata kelola perusahaan yang baik, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini diyakini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
