MINAHASA, SULAWESI UTARA — Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak dan Kebun Raya kembali menjadi sorotan masyarakat. Penanganan kasus tersebut didorong tidak hanya menyasar aktivitas di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga berada di balik kegiatan serta aliran keuntungan apabila ditemukan unsur pidana.
Nama Rocky Timbuleng turut disebut dalam informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan aktivitas PETI tersebut. Namun, keterkaitan tersebut masih berupa informasi dan sorotan publik yang perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Sorotan kembali mencuat setelah pada 13 September 2026 muncul informasi mengenai pembangunan atau rumah baru di wilayah Rumamba, Desa Touure, Kecamatan Tompaso Barat, Minahasa, yang oleh masyarakat dikaitkan dengan Rocky Timbuleng.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan pembangunan maupun asal-usul aset tersebut.
Masyarakat meminta Kapolda Sulawesi Utara dan jajaran Polres Minahasa melakukan pemeriksaan secara profesional apabila terdapat informasi maupun bukti yang menghubungkan aset tersebut dengan hasil aktivitas ilegal.
Dalam penanganan dugaan PETI, masyarakat berharap aparat tidak hanya melakukan penertiban terhadap pekerja di lokasi tambang.
Jika penyelidikan menemukan bukti yang cukup, penanganan perkara dinilai perlu dikembangkan untuk mengetahui pihak yang mengelola, membiayai, menampung hasil tambang maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Aspek lain seperti dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan dan lingkungan juga dinilai perlu diperiksa sesuai fakta serta alat bukti yang ditemukan penyidik.
Selain aspek pidana pertambangan, masyarakat juga mendorong otoritas perpajakan memberikan perhatian apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara penghasilan, transaksi, kepemilikan aset dan kewajiban perpajakan.
Pemeriksaan tentunya harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Apabila dalam proses hukum ditemukan indikasi bahwa suatu aset atau dana berkaitan dengan hasil tindak pidana dan terdapat upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, aparat juga dapat menilai kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang sesuai bukti yang tersedia.
Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Masyarakat kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk memastikan apakah informasi mengenai dugaan aktivitas PETI dan keterkaitan pihak-pihak tertentu memiliki dasar hukum yang cukup.
Prinsip follow the money dinilai penting apabila penyidik telah menemukan adanya tindak pidana dan keuntungan ekonomi yang berasal dari kegiatan tersebut. Penelusuran dapat diarahkan pada aliran dana, aset, transaksi serta pihak yang memperoleh manfaat berdasarkan bukti yang sah.
Di sisi lain, Rocky Timbuleng tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas informasi yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas PETI maupun aset yang menjadi sorotan.
Dengan demikian, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Jika tidak ditemukan bukti keterlibatan, maka informasi yang berkembang harus ditempatkan sebagai dugaan yang tidak terbukti. Sebaliknya, apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, proses hukum diharapkan berjalan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum terhadap PETI pada akhirnya bukan hanya soal menutup lokasi tambang, tetapi juga memastikan apakah terdapat aktor, jaringan, keuntungan dan aliran dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
