Jakarta, Nusantaraline.com — Di balik birunya laut Sulawesi Utara, tersimpan ancaman serius yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Aktivitas penyelundupan, perdagangan manusia, dan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang kian marak di wilayah perbatasan dengan Filipina mendorong langkah cepat Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, untuk bertindak tegas.
Dalam pertemuan strategis bersama Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di Jakarta, Selasa (4/11/2025), kedua pihak sepakat memperketat pengawasan laut dan memperkuat pos keamanan maritim di kawasan utara Indonesia.
“Laut bukan sekadar ruang ekonomi, tapi juga simbol kedaulatan bangsa. Kita tidak boleh memberi celah sedikit pun bagi kegiatan ilegal yang merusak sumber daya dan merugikan nelayan lokal,” tegas Gubernur Yulius.
Menurutnya, wilayah laut Sulawesi Utara yang langsung berbatasan dengan Filipina sering menjadi jalur rawan penyelundupan BBM, hasil laut, bahkan manusia. Karena itu, perlu langkah terpadu lintas lembaga agar kejahatan maritim dapat ditekan secara signifikan.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Yulius mengusulkan patroli gabungan rutin antara Bakamla, TNI AL, dan Polairud, serta program edukasi hukum laut bagi nelayan lokal agar mereka tidak terjebak praktik melanggar hukum.
Menanggapi hal tersebut, Laksdya TNI Dr. Irvansyah menegaskan kesiapan Bakamla untuk memperkuat kehadiran di perairan Sulut. Ia menyebutkan, pengawasan laut akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi maritim canggih, radar pantai, dan sistem deteksi dini aktivitas mencurigakan.
“Sulawesi Utara adalah gerbang utara Indonesia yang sangat strategis. Kami tidak akan biarkan perairan ini menjadi zona abu-abu bagi pelaku kejahatan lintas batas,” ujar Kepala Bakamla.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membangun pos pengawasan maritim baru di titik-titik vital, termasuk di Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung. Fokus utama diarahkan pada pemberantasan penyelundupan, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika melalui laut.
Selain aspek keamanan, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Sulut dalam menjadikan laut sebagai motor ekonomi daerah yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
“Nelayan harus merasa aman melaut, dan sumber daya laut harus dijaga untuk anak cucu kita. Itu sebabnya sinergi dengan Bakamla menjadi langkah nyata menjaga kedaulatan di utara Nusantara,” tambah Gubernur Yulius.
Pertemuan ini menandai babak baru kerja sama keamanan laut antara Sulawesi Utara dan Bakamla RI, sejalan dengan misi besar pemerintah untuk memperkuat kedaulatan maritim Indonesia di perbatasan utara.
