.jpg)
MANADO - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (25/6/2026), usai sebelumnya menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sulut.
Aksi yang berlangsung tertib di Jalan 17 Agustus, Kota Manado itu menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat terhadap program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden , khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga percepatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Di tengah teriknya cuaca Kota Manado, massa aksi tampak beristirahat dan makan siang bersama di depan Kantor Gubernur sebelum mendengarkan langsung sambutan Gubernur Sulut, yang disambut antusias peserta aksi.
Dalam pidatonya, YSK menegaskan Pemerintah Provinsi Sulut mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai menjadi salah satu program strategis nasional paling menyentuh masyarakat kecil.
“Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian agar Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Utara terus dilanjutkan,” ujar YSK di hadapan massa aksi.
Menurutnya, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi investasi besar negara untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Program tersebut dinilai memberi dampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak dan pelaku UMKM lokal.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat baik untuk masa depan bangsa. Ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, YSK juga mengungkapkan capaian Sulawesi Utara yang kini disebut sebagai provinsi terbaik di wilayah Sulawesi dalam menekan angka stunting. Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan program peningkatan gizi masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kita harus bersyukur karena Sulawesi Utara menjadi nomor satu di Sulawesi dalam menurunkan angka stunting,” katanya.
Tak hanya soal MBG, YSK turut membeberkan dukungan besar pemerintah pusat terhadap sektor pertanian Sulut. Bantuan pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bibit jagung untuk 15 ribu hektare lahan, hingga bantuan bibit kelapa disebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani daerah.
Isu pertambangan rakyat juga menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Di hadapan massa, YSK menegaskan bahwa proses penetapan WPR dan penerbitan IPR terus diperjuangkan Pemprov Sulut bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
“Pertambangan rakyat melalui IPR saat ini sedang berproses. Penambang rakyat membutuhkan kepastian hukum agar dapat bekerja dengan aman dan memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut YSK, legalisasi tambang rakyat merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.
Pernyataan Gubernur Sulut mendapat sambutan meriah dari peserta aksi yang sejak awal membawa tuntutan dukungan terhadap program-program kerakyatan pemerintah pusat serta percepatan penyelesaian persoalan WPR dan IPR.
Aksi damai Koalisi Mapalus ProGibran itu pun menjadi simbol sinergi masyarakat dan pemerintah dalam mengawal agenda pembangunan nasional sekaligus memperjuangkan kepentingan strategis daerah.
“MBG harus sukses, rakyat harus sejahtera, dan penambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum. Itu yang terus kita perjuangkan bersama,” tutup YSK disambut tepuk tangan peserta aksi.
Usai dari Kantor Gubernur Sulut, massa kemudian melanjutkan aksi damai menuju Markas dengan pengawalan aparat keamanan.
