MANADO - Suasana halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (25/6/2026), tampak berbeda dari biasanya. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) pendukung Prabowo-Gibran (Pragib) Sulut memadati kawasan kantor gubernur sambil membawa berbagai aspirasi terkait program pemerintah pusat hingga persoalan pertambangan rakyat.
Di tengah pengawalan aparat keamanan, aksi damai itu berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Massa datang bukan hanya membawa tuntutan, tetapi juga dukungan terhadap sejumlah program strategis pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden .
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara bersama Wakil Gubernur .
Tak sekadar menerima massa di halaman kantor, Gubernur Yulius menunjukkan keseriusannya dengan mengundang sekitar 20 orang perwakilan aksi masuk ke ruang rapat untuk berdialog langsung. Di ruangan itu, berbagai aspirasi disampaikan secara terbuka, mulai dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga harapan percepatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Usai pertemuan tertutup tersebut, Yulius Selvanus tidak memilih kembali ke ruang kerjanya. Ia justru berjalan keluar menemui seluruh massa yang masih bertahan di halaman kantor gubernur. Dengan menggunakan kendaraan operasional milik peserta aksi sebagai podium dadakan, YSK menyampaikan langsung sikap pemerintah provinsi di hadapan ratusan warga.
Sorak dukungan langsung pecah ketika gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut tetap mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, MBG bukan hanya program sosial biasa, tetapi bagian dari strategi besar membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program tersebut juga dinilai memberi efek ekonomi luas karena melibatkan petani, nelayan, peternak hingga pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pangan.
“Program ini menyentuh masyarakat paling bawah. Dampaknya langsung dirasakan rakyat,” tegas Yulius di hadapan peserta aksi.
Dalam orasinya, gubernur juga membeberkan capaian Sulawesi Utara yang kini disebut sebagai provinsi terbaik di Pulau Sulawesi dalam menekan angka stunting. Capaian itu disebut selaras dengan fokus pemerintah pusat dalam memperkuat pemenuhan gizi nasional.
Tak berhenti di situ, YSK turut memaparkan dukungan pemerintah pusat untuk sektor pertanian Sulut. Mulai dari pengembangan 15 ribu hektare lahan sawah, bantuan bibit jagung untuk 15 ribu hektare lahan, hingga bantuan bibit kelapa bagi petani lokal.
Bagi YSK, seluruh program tersebut bukan sekadar angka dan bantuan semata, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Sementara itu, isu pertambangan rakyat menjadi salah satu poin aspirasi yang paling mendapat perhatian massa aksi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius memastikan Pemprov Sulut terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penetapan WPR serta penerbitan IPR.
Ia menegaskan legalisasi pertambangan rakyat penting agar para penambang memiliki kepastian hukum dan dapat bekerja dengan aman tanpa dibayangi persoalan hukum maupun konflik aktivitas tambang ilegal.
“Aktivitas pertambangan rakyat harus ditata dengan baik agar memberi manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat,” ujar YSK.
Aksi damai itu akhirnya berakhir dalam suasana kondusif. Setelah menerima tanggapan resmi dari gubernur, massa Koalisi Mapalus Pragib membubarkan diri secara tertib sebelum melanjutkan perjalanan menuju Markas untuk kembali menyampaikan aspirasi mereka dengan pengawalan aparat keamanan.
