DPRD Sulawesi Utara menjadi pusat perhatian, Kamis (25/6/2026), saat ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran menggelar aksi damai untuk menyuarakan dukungan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sulut itu menuntut agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta agenda nasional Asta Cita tetap dipertahankan dan diperkuat karena dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.
Koordinator aksi, Steven Kembuan, menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik saat Pemilu harus ditinggalkan demi mendukung pemerintahan yang sah dan program yang berpihak kepada rakyat.
“Walaupun berbeda pilihan, kita harus sepakat bahwa Presiden kita adalah Prabowo. Semua aspirasi masyarakat yang kami sampaikan hari ini harus diteruskan hingga ke pemerintah pusat,” tegas Steven di hadapan massa aksi.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm dan Amir Liputo.
Dalam pernyataannya, Louis Schramm menyebut Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih adalah program yang sangat baik dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu kami sepakat program ini harus tetap dilanjutkan,” ujar Louis.
Ia juga menilai program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Menurutnya, program tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM karena rantai distribusi pangan menjadi lebih pendek dan adil.
Sementara itu, Amir Liputo memastikan DPRD Sulut akan mengawal penuh tuntutan masyarakat hingga ke tingkat nasional.
“Kami DPRD Sulut akan mengawal aspirasi ini sampai ke pusat. MBG dan Koperasi Merah Putih adalah program yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Amir juga menegaskan bahwa persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi rakyat.
“Jika ada persoalan dalam pelaksanaannya, maka yang harus diperbaiki adalah oknum yang menyalahgunakan program tersebut, bukan programnya yang dihentikan. Jika ada tikus di lumbung padi, maka yang ditangkap adalah tikusnya, bukan membakar lumbungnya,” tegas Amir yang langsung disambut tepuk tangan massa aksi.
Tak hanya soal MBG, massa juga mendesak pemerintah memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Ketua DPP Sulut, Noldy Poluakan, dalam orasinya meminta pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
> “Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor harus segera disahkan karena instrumen pemberantasan korupsi saat ini masih perlu diperkuat,” tegas Noldy.
Di sisi lain, massa turut menyatakan dukungan kepada Yulius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkay dalam mempercepat realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Mereka menilai percepatan legalitas tambang rakyat akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang.
Amir Liputo mengungkapkan DPRD Sulut telah menyerahkan dukungan resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulut untuk diperjuangkan di tingkat kementerian.
Namun di tengah aksi damai tersebut, muncul juga kritik terhadap minimnya anggota DPRD yang hadir menerima aspirasi masyarakat.
Koordinator aksi lainnya, Peps Kembuan, menyayangkan sikap sebagian wakil rakyat yang dinilai kurang responsif terhadap suara masyarakat.
“Kami akan mencatat anggota dewan yang tidak mau menerima rakyat di rumah rakyat. Aspirasi masyarakat harus didengar dan diperjuangkan,” tegasnya.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sulut, massa berencana melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara.
Sepanjang aksi berlangsung, massa tetap menjaga ketertiban, mematuhi arahan aparat keamanan, dan menyampaikan aspirasi secara damai.
