MANADO — Program perumahan di Sulawesi Utara memasuki skala yang jauh lebih besar pada 2026. Melalui sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pelaku usaha dan masyarakat, alokasi Program Bedah Rumah di Sulut mencapai 10.800 unit.
Angka tersebut melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 747 unit, atau meningkat sekitar 1.346 persen. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut Sulut menjadi salah satu daerah dengan peningkatan alokasi Bedah Rumah yang signifikan pada 2026.
Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan nyaman. Besaran bantuan perbaikan yang disebutkan dalam program tersebut mencapai Rp20 juta per unit.
Jika seluruh alokasi 10.800 unit terealisasi sesuai target, program ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja lokal. Diperkirakan sekitar 21.600 tenaga kerja dapat terserap dalam proses pembangunan dan perbaikan rumah.
Namun, besarnya alokasi tersebut juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Kementerian PKP pada September 2026 menekankan pentingnya percepatan agar alokasi besar tidak berhenti sebagai angka, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selain Bedah Rumah, pembangunan sektor perumahan di Sulut juga mencakup 81 unit fasilitas sanitasi, baik pembangunan fasilitas baru maupun peningkatan fasilitas yang telah tersedia.
Di Kota Manado, pemerintah juga membangun 44 unit Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) di kawasan Paniki. Rusun tersebut ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak dan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari sisi pembiayaan kepemilikan rumah, Sulut mendapat alokasi 14.845 unit FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Hingga data yang disampaikan, sebanyak 1.757 unit telah terealisasi dengan nilai anggaran sekitar Rp216 miliar.
Program pembiayaan juga menyasar pelaku usaha. Sebanyak 791 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) telah terealisasi, yang manfaatnya antara lain menyentuh toko bahan bangunan, kontraktor dan pelaku UMKM.
Dengan demikian, program perumahan tidak hanya menyentuh masyarakat penerima rumah, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi di sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan.
Secara nasional, Kementerian PKP mencatat hingga 24 September 2026 program Bedah Rumah telah menyelesaikan 13.826 unit secara nasional. Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan dan penyederhanaan proses agar bantuan dapat tersalurkan lebih awal kepada masyarakat.
Bagi Sulawesi Utara, lonjakan alokasi Bedah Rumah menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.
Sumber: RRI.co.id, diolah dengan data Kementerian PKP.
