Foto : Istimewa
MINAHASA UTARA — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan penyegaran struktur birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Minut, Kamis (3/9/2026).
Dalam momentum tersebut, sebanyak 24 Pejabat Administrator dan Pengawas, empat Pejabat Pimpinan Tinggi, serta dua Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) resmi dilantik untuk mengemban tanggung jawab baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Rotasi ini sekaligus menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pergeseran jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan efektivitas pemerintahan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Empat pejabat pimpinan tinggi yang dilantik mengalami perubahan posisi, yakni:
-
Jofieta Supit
Dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. -
Dr. Evelin Luntungan
Dari Kepala Bagian Umum menjadi Kepala Dinas Pendidikan. -
Rubben Lengkong
Dari Camat Talawaan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. -
dr. Youce Togas
Dari Kepala Bidang Kesra menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah penataan organisasi pemerintahan daerah. Dengan posisi baru yang diberikan, para pejabat dituntut segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja nyata sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Pergantian sejumlah pejabat di sektor strategis, terutama pendidikan, kepemudaan dan olahraga, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menjadi perhatian karena sektor-sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kini, tantangannya bukan sekadar pergantian nama dan jabatan, tetapi seberapa cepat para pejabat baru mampu menerjemahkan amanah tersebut menjadi program dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat Minahasa Utara.
Pelantikan ini pun diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni birokrasi, melainkan menjadi momentum memperkuat pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.


