RATAHAN - Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Kantor Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali meraih prestasi, seperti tahun 2017 sebagai kabupaten terbaik dalam kepedulian Hak Asasi Manusia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Reba Paputungan ketika diwawancarai awak media Jumat (3/3/23) di ruang Sekretaris Daerah (Sekda).
"Tentu tugas kami hanya mendorong kepada Pemerintah Kabupaten, karena yang akan mengeksekusinya adalah pemangku jabatan daerah ini. Kami berharap Kabupaten Mitra dapat kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM di Tahun 2023 seperti tahun 2017 silam," ucapnya.
Lanjut Paputungan, bahwa pihak Kanwil Kemenkumham hanya melakukan pendampingan dalam rangka penilaian Kabupaten Peduli HAM.
"Kami disini melakukan pendampingan pelaporan untuk penilaian. Dan sekali lagi, Kabupaten Mitra di tahun ini masuk kriteria Kabupaten Peduli HAM," ujar Paputungan.
Kabupaten Mitra, sambungnya, sebenarnya sudah masuk dalam kategori kabupaten yang peduli HAM. Lantaran terkendala data, ini yang menjadi persoalan.
"Tapi yang sebenernya Minahasa Tenggara sudah kategori peduli dengan HAM. Hanya saja minus di data dan laporannya tidak dimasukkan. Namun kami akan membimbing," tutup Paputungan sembari menambahkan data yang masuk, nantinya akan di bawa ke Direktorat Jenderal HAM dan ke Menteri sebagai bahan laporan untuk dinilai. (***)
