MANADO - Penghargaan pembangunan daerah yang diraih Pemerintah Kota Manado tidak berhenti sebagai trofi dan seremoni. Capaian Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 tingkat kota itu diarahkan kembali menjadi manfaat bagi masyarakat melalui program bedah rumah yang pada 2027 menyasar 250 kepala keluarga.
Kota Manado menempati posisi Terbaik II PPD 2026 tingkat kota, di bawah Kota Surabaya sebagai Terbaik I dan di atas Kota Pekalongan sebagai Terbaik III. Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Manado Andrei Angouw dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
PPD 2026 bukan sekadar ajang penghargaan. Bappenas menjelaskan, PPD menjadi instrumen evaluasi sekaligus pembelajaran untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, inovasi, serta sinergi pembangunan pusat dan daerah. Tahun ini evaluasi melibatkan 38 provinsi, 334 kabupaten dan 86 kota.
Di Manado, capaian tersebut kemudian mendapat makna lain ketika hasil penghargaan dan dukungan pemerintah pusat diterjemahkan ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Sebanyak 250 kepala keluarga di Kota Manado direncanakan menerima manfaat program bedah rumah pada 2027.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado Peter A. Eman, ST, MT, sebelumnya menjelaskan bahwa ketepatan data menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Data calon penerima akan dikoordinasikan bersama Dinas Sosial, kecamatan dan kelurahan. Setelah data masuk, pemerintah akan melakukan survei dan verifikasi untuk memastikan rumah dan keluarga yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan.
Langkah ini penting agar program tidak sekadar mengejar jumlah rumah yang direnovasi, tetapi memastikan bantuan benar-benar jatuh kepada masyarakat yang membutuhkan.
Persyaratan administrasi juga diupayakan lebih mudah. Dalam kondisi tertentu, kelengkapan dokumen kepemilikan dapat didukung dengan surat keterangan waris dari lurah sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran bantuan nantinya disesuaikan dengan kondisi rumah dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Dengan demikian, penghargaan yang diterima Pemkot Manado tidak berhenti sebagai kebanggaan pemerintah daerah. Manfaatnya diupayakan kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan yang konkret.
Langkah tersebut juga sejalan dengan penekanan Wali Kota Andrei Angouw bahwa perencanaan pembangunan harus terukur, memiliki target dan indikator yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bagi 250 keluarga penerima pada 2027, penghargaan Manado di tingkat nasional bukan sekadar kabar baik dari Jakarta. Jika program terealisasi sesuai rencana, penghargaan tersebut akan hadir dalam bentuk yang jauh lebih nyata: rumah yang diperbaiki dan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.
Inilah tantangan berikutnya bagi Pemkot Manado memastikan prestasi perencanaan di tingkat nasional benar-benar berujung pada manfaat yang dapat dirasakan warga di tingkat kelurahan.
