MANADO - Era identitas kependudukan digital mulai merambah lingkungan kepolisian. Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado Erwin S. Kontu bergerak langsung memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan menggandeng Polda Sulawesi Utara.
Langkah ini dilakukan melalui program Capil PDKT di lingkungan Polda Sulut, Senin (5/10/2026), usai apel pagi. Petugas Dukcapil Manado tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi turun langsung mendampingi anggota kepolisian mengaktifkan IKD melalui telepon seluler masing-masing.
Gerakan tersebut menandai semakin agresifnya perluasan pemanfaatan IKD di Sulawesi Utara. Erwin S. Kontu bersama Direktur Binmas Polda Sulut Kombes Pol. Rio Alexander Panelewen, S.I.K., mendorong agar transformasi administrasi kependudukan berbasis digital semakin luas digunakan.
Pesannya sederhana: identitas kependudukan tak lagi semata bergantung pada dokumen fisik.
Dengan IKD, identitas dan dokumen kependudukan dapat diakses secara digital melalui perangkat seluler. Sistem ini diharapkan memangkas kerumitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan dan membuat pelayanan menjadi lebih cepat, mudah serta praktis.
Yang menarik, kolaborasi Dukcapil Manado dan Polda Sulut berpotensi memiliki efek lebih luas.
Polda Sulut berencana menerapkan ketentuan peserta ujian satpam wajib memiliki IKD sebelum mengikuti ujian.
Rencana tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan aktivasi IKD, sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat mengenal dan menggunakan layanan administrasi kependudukan digital.
Bagi Erwin Kontu, perluasan IKD bukan sekadar mengejar angka aktivasi. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses dan pendampingan sehingga benar-benar mampu menggunakan identitas digital dalam kebutuhan pelayanan.
Karena itu, pola pelayanan langsung seperti Capil PDKT menjadi penting. Dukcapil hadir mendekati pengguna layanan, bukan semata menunggu masyarakat datang ke kantor.
Kolaborasi dengan Polda Sulut pun diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kerja sama pelayanan di berbagai sektor lainnya.
Dari kantor Dukcapil hingga lingkungan kepolisian, transformasi administrasi kependudukan kini bergerak ke satu arah: lebih digital, lebih praktis dan semakin dekat dengan masyarakat.
