JATINANGOR – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menerima penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (12/10/2026).
Penganugerahan tersebut berlangsung dalam upacara di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, dan dihadiri Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, serta para praja.
Dalam sambutannya, Yulius menyampaikan apresiasi atas penghormatan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan, penganugerahan tersebut bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan amanah yang harus dijawab melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurut Yulius, kehormatan dalam dunia kepamongprajaan harus sejalan dengan tanggung jawab untuk memperkuat kualitas pemerintahan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di hadapan para praja IPDN, Gubernur Sulawesi Utara itu juga mengingatkan pentingnya membangun karakter aparatur negara yang disiplin, berintegritas, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang terus berkembang.
Ia menilai, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, para calon pamong praja diminta tidak hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga mampu memahami persoalan masyarakat, mengembangkan kompetensi, serta menghadirkan solusi konkret.
Yulius turut menyoroti perkembangan teknologi yang menuntut birokrasi semakin adaptif, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pengelolaan big data, dan kemampuan menghadapi dinamika ekonomi global.
Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh terjebak dalam rutinitas birokrasi semata, tetapi harus tampil sebagai penggerak perubahan yang mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan.
Bagi Yulius, pemimpin harus tegas dalam prinsip, tetapi tetap mengayomi, memahami kebutuhan masyarakat, serta mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan.
Menutup sambutannya, Yulius menyampaikan pesan tegas kepada para praja agar berani mengambil peran dalam perjalanan pembangunan bangsa, bukan sekadar menjadi pengamat.
“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” tegas Yulius.
Melalui penganugerahan tersebut, Yulius berharap nilai-nilai kepamongprajaan semakin kuat tertanam dalam diri calon aparatur negara maupun penyelenggara pemerintahan daerah.
Ia menekankan bahwa integritas, profesionalisme, kepemimpinan, dan kualitas pelayanan publik harus menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
