MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga pemerintahan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadirannya mewakili Bupati Robby Dondokambey dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur Bersama Komisi II DPR RI, Senin (12/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk fungsi koordinasi dan pengawasan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus diwakili Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H. Hadir pula sejumlah anggota Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Anggota Komisi II DPR RI yang hadir meliputi Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, dan Ahmad Heryawan.
Pembahasan difokuskan pada penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyelarasan kebijakan, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi salah satu aspek penting yang dibahas dalam forum tersebut.
Kehadiran Vanda Sarundajang, yang akrab disapa VaSung, mencerminkan partisipasi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Melalui koordinasi berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berlandaskan hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan bertukar pandangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga legislatif, dan unsur Forkopimda guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(***)
